BLITAR – Kabupaten Blitar darurat kebebasan pers, begitu salah satu poster yang dibawa jurnalis blitar ketika melakukan aksi unjuk rasa. Puluhan jurnalis Blitar Raya menggelar aksi keprihatinan di depan Pendopo Ronggo Hadinegoro. Aksi ini menyikapi sikap arogansi Bupati Blitar Rini Syarifah dan timnya yang menutup rapat pintu komunikasi dengan wartawan.
Jurnalis Blitar secara tegas melawan arogansi tim protokoler Bupati Blitar setiap dimintai wawancara. Sikap tertutup bupati terhadap media semakin represif kala ada kegiatan di Kampung Coklat, Selasa (22/8/2023).
Saat itu Bupati Blitar dijadwalkan hadir dalam acara yang diinisiasi BKKN Pusat. Pagi hari sebelum acara dimulai, seorang staf Kominfo Pemkab Blitar menelepon semua jurnalis yang hendak liputan momen itu. Dia berpesan agar semua jurnalis tidak bertanya di luar konteks acara.
“Sikap bupati dan tim protokoler itu kami nilai semakin represif. Bupati sudah tiga tahun bersikap menutup diri dari media massa. Sekarang ngatur-ngatur kinerja kami dalam liputan. Sikap ini sudah memprihatinkan kebebasan pers,” kata jurnalis Kompas.com Asip Hasani, Jumat 25 Agustus 2023.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan jurnalis Blitar Raya terhadap sikap Bupati Blitar. Peserta aksi membawa beberapa karton bertuliskan, di antaranya Kabupaten Blitar Darurat Kebebasan Pers, Bupati Elit Wawancara Sulit, dan Bupati Jangan Takut Diwawancara Wartawan.
Orasi pun dilakukan beberapa jurnalis. Seperti reporter Radio Patria bernama Aprilia yang menceritakan bagaimana sosok Bupati Blitar selalu mendapat proteksi berlebihan dari tim protokoler setiap menghadiri acara. Padahal, hanya di momen-momen itulah jurnalis bisa melakukan wawancara langsung untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi peristiwa yang terjadi di Kabupaten Blitar.
“Tapi belum sempat bertanya, baru mendekat saja sudah dihalang-halangi tim yang mengelilingi beliau. Itu selalu terjadi setiap saya bermaksud baik untuk meminta statemen beliau,” ucap April.
Dengan sikap “Bupati Elit Wawancara Sulit” ini, jurnalis Blitar Raya menyampaikan secara terbuka pernyataan sebagai berikut.
Mengingatkan Bupati Blitar Rini Syarifah, sebagai penanggungjawab APBD, untuk menghadapi konsekuensi politik dari kursi kepala daerah Kabupaten Blitar yang berhasil direbut melalui kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2019, termasuk mendukung transparansi pengambilan kebijakan publik dengan tidak menutup diri dari kerja jurnalistik.
Mengimbau Bupati Blitar Rini Syarifah tidak melakukan pembiaran pada terjadinya pengekangan kebebasan pers di Kabupaten Blitar.
Mengimbau Bupati Blitar Rini Syarifah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang otonomi dan pemerintahan daerah.
Mengimbau Bupati Blitar Rini Syarifah untuk menghormati profesi wartawan ataupun jurnalis dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Peserta aksi keprihatinan ini akhirnya ditemui Kadis Kominfo Herman Widodo, yang menerima pernyataan sikap yang ditandatangani semua jurnalis. Ia berjanji akan menyampaikan pesan para peserta aksi kepada bupati.
“Kami akan sampaikan masukan dari teman-teman jurnalis kepada pimpinan. Dalam hal ini Bupati Blitar. Kami yakin tidak ada niat menghalang-halangi tugas para jurnalis, semoga ke depan hubungan media massa dengan Pemkab Blitar semakin baik,” ujarnya.
Seusai ditemui Kadis Kominfo, semua peserta aksi melepas ID Card masing-masing. Kemudian digantung di pagar bawah tembok Pendopo Ronggo Hadi Negoro (**)
