NGANJUK – Proyek pengaspalan jalan di Wilayah Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur menjadi sorotan, setelah salah seorang kontestan Pilkada 2024 membuat konten video di akun Instagram miliknya.
Adalah Trihandy Cahyo Saputro yang pada 8 mengunggah video berisi aktivitasnya mengaspal jalan di sejumlah desa di Kecamatan Wilangan. Dari informasi yang berhasil dihimpun, Proyek pengaspalan jalan tersebut sebenarnya adalah program Pemkab Nganjuk melalui Dinas PUPR.
Dalam video, Trihandy menyebut langsung bahwa ia sedang melakukan pengaspalan jalan di 4 titik lokasi di Kecamatan Wilangan. Salah satunya di Dusun Tunglur, Desa Ngadipiro.
“Hari ini kita aktivitas ngaspal di Ngadipiro, ini kita bersama-sama teman pelaksana….” Kata Trihandy dalam video tersebut.
Di sisi atas konten video, terdapat gambar wajah Trihandy bersama Marhaen Djumadi. Keduanya adalah paslon pilkada.
Unggahan tersebut mendapat beragam komentar netizen. Tak sedikit yang menganggap bahwa pengaspalan tersebut didanai pribadi oleh Trihandy. Namun ada pula yang menanyakan. “Itu anggaran APBD atau pribadi boskuh?” tanya salah satu netizen.
Roni, 45, salah satu warga Dusun Tunglur, Desa Ngadipiro, melihat langsung ketika Trihandy datang ke lokasi pengaspalan untuk membuat konten video.
“Yang datang Pak Trihandy, calon itu, bilangnya sedang ngaspal jalan,” ujar Roni, diwawancarai media ini Rabu 18 September 2024.
Roni dan sejumlah warga setempat dibikin geleng-geleng. Pasalnya, mereka sebenarnya tahu bahwa pengaspalan itu adalah proyek Dinas PUPR Nganjuk.
“Saya sudah mendatangi Kantor Dinas PUPR Nganjuk dan tanya langsung ke pejabatnya, memang benar ini proyeknya pemda. Jadi panjang jalan yang diaspal pemda sekitar 500 meteran,” ujar seorang warga lainnya di lokasi yang sama.
Pengamat kebijakan publik Nganjuk, Hery Endarto berpendapat, proyek pemerintah seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik.
“Selama itu masih dibiayai oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PUPR Nganjuk, lalu diklaim oleh salah satu paslon, itu tidak tepat dan tidak etis,” ujar Hery, Rabu 18 September 2024.
Menurut Hery, Dinas PUPR Nganjuk semestinya harus bisa mengontrol dan mengingatkan, jika ada pihak yang mengklaim proyek pemerintah untuk kepentingan politik.
“Namanya calon itu masih di luar pemerintah. Bukan bagian dari pemerintah. Sehingga tidak etis keliru jika mengklaim pekerjaan pemerintah untuk mendapat simpati masyarakat,” pungkas Hery (AB/gus)
